Persentase Penduduk Miskin di Bangkalan Menurun Hingga Maret 2024

BANGKALAN,   - Pergerakan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan hingga Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0, 69 poin, dari 19, 35 persen pada Maret 2023 menjadi 18, 66 persen. Dari total 196, 66 ribu penduduk miskin pada periode Maret 2023, kini menyisakan 190, 94 ribu penduduk miskin dari total populasi 1, 04 juta di Kabupaten Bangkalan.

Laporan Profil Kemiskinan yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan ini membuat Pj Bupati Bangkalan, Prof Arief M Edie, merasa bangga. Hal ini karena program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama selama masa jabatannya.

Baca juga: Beban Puncak Pergantian Tahun Baru Diprediksi Naik, PLN Pastikan Pasokan Listrik Tetap Andal

“Saya sangat bersyukur atas survei yang dilakukan BPS. Penurunan angka kemiskinan ini berkat peran serta masyarakat Bangkalan yang bersatu dalam semangat membangun Bangkalan, salah satunya dengan menerima investor dengan baik, ” ujarnya pada Jumat (26/07/2024).

Untuk diketahui, Garis Kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan agar seseorang tidak dikategorikan sebagai miskin. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Baca juga: Penyusunan RDTR Dorong Pertumbuhan Investasi

Garis kemiskinan per rumah tangga menggambarkan besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga agar memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga dan tidak dikategorikan sebagai miskin.

“Tingkat kebahagiaan masyarakat mungkin sedikit meningkat, meskipun masih ada masalah seperti jalan rusak, namun sudah mulai teratasi. Penyerapan anggaran di pemda sudah mencapai hampir 46 persen, " jelas Arief.

Baca juga: Kemendagri Fasilitasi Penajaman Arah Kebijakan Dokrenda 4 DOB Papua

Meskipun demikian, Prof Arief tidak berpuas diri. Ia mendorong setiap OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, tanpa menunda-nunda.

Karena, menurutnya, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator peningkatan perputaran ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan efek ekonomi yang kuat.

Baca juga: Saiful Chaniago: Keutamaan Masyarakat Adat dan Desa dalam Pembangunan Nasional

“Selesaikan sesuai tupoksi dan waktu penyerapan anggarannya, percepat proses lelang. Dengan demikian, ekonomi masyarakat akan berputar karena dana yang diterima pemda dari pajak dan retribusi harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan ekonomi. Terima kasih masyarakat Bangkalan, semoga kita semakin maju, ” pungkas Arief.